5 Kampus Gratis Di Indonesia, Pendidikan Unggul Tanpa Biaya

Ikatan Cendikia | Kampus Gratis Di Indonesia | Bagi kawan-kawan yang berminat untuk kuliah tanpa biaya dengan ikatan dinas, ada berita baik. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sudah membuka pendaftaran sekolah kedinasan pada bulan Maret 2024.

Ini tentu menjadi kabar baik bagi teman-teman yang kesulitan finansial untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Sebagaimana yang diketahui, belakangan ini biaya pendidikan tinggi menjadi sorotan karena beberapa mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri (PTN) mengalami kesulitan membayar uang kuliah.

Jika Anda merasa kesulitan biaya untuk melanjutkan studi di PTN, sekolah kedinasan tentu merupakan pilihan yang tepat. Pasalnya, perguruan tinggi yang dikelola pemerintah ini biasanya membebaskan mahasiswa dari biaya kuliah.

Selain itu, lulusan sekolah kedinasan juga memiliki masa depan yang terjamin karena berpotensi untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS). Sekolah kedinasan menawarkan berbagai bidang ilmu yang berbeda.

Kampus Gratis Di Indonesia

1. IPDN

IPDN adalah lembaga pendidikan ikatan dinas yang fokus pada studi pemerintahan. IPDN menawarkan tiga fokus pembelajaran utama: Ilmu Politik Pemerintahan, Manajemen Pemerintahan, dan Tata Hukum Pemerintahan. Program pendidikan di IPDN mencakup jenjang sarjana (S1) dan Diploma IV (D4).

Setelah menyelesaikan studi, lulusan dapat bekerja di berbagai instansi pemerintah seperti Pemda, Kementerian, atau kantor pemerintahan lainnya dengan gelar Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan (S.Tr.IP). Tidak perlu khawatir tentang biaya kuliah di IPDN.

Karena IPDN berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri, seluruh mahasiswa dibebaskan dari biaya pendaftaran dan biaya pendidikan. Mahasiswa juga akan mendapatkan tunjangan hidup, fasilitas asrama, serta makanan yang disediakan 3 kali sehari.

2. PKN STAN

Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) merupakan institusi pendidikan tinggi kedinasan di bawah naungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang menawarkan program studi Diploma di bidang keuangan negara.

Program-program studi yang ditawarkan oleh PKN STAN untuk lulusan SMA, Madrasah Aliyah (MA), dan SMK meliputi:

1. Program Studi Diploma IV Akuntansi Sektor Publik
2. Program Studi Diploma IV Manajemen Keuangan Negara
3. Program Studi Diploma IV Manajemen Aset Negara

Selama masa pendidikan, mahasiswa tidak dikenai biaya pendidikan dan disediakan asrama selama tahun pertama.

3. Poltekip

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan merupakan lembaga pendidikan tinggi kedinasan yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Politeknik ini termasuk dalam institusi yang masih menerapkan sistem ikatan dinas, di mana lulusan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan langsung diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau yang sekarang dikenal dengan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Lulusan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan biasanya ditempatkan di berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT), seperti Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan, Rampasan Negara, dan lain sebagainya.

Sebelum berubah menjadi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, institusi pendidikan kedinasan ini sebelumnya adalah Akademi Ilmu Pemasyarakatan. Awalnya, akademi tersebut didirikan sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak akan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Pemasyarakatan.

Kebutuhan tersebut meningkat karena adanya perubahan dalam sistem perlakuan terhadap pelanggar hukum di Indonesia dari Sistem Kepenjaraan menjadi Sistem Pemasyarakatan.

Konsep Sistem Pemasyarakatan pertama kali diusulkan oleh Dr. Sahardjo, S.H., dalam orasi ilmiahnya yang berjudul "Pohon Beringin Pengayoman" di Istana Negara pada tanggal 5 Juli 1963.

Dalam orasinya saat menerima gelar Doctor Honoris Causa, Dr. Sahardjo menyatakan bahwa tujuan pidana penjara seharusnya adalah untuk melakukan pemasyarakatan.

4. Poltekim

Politeknik Imigrasi merupakan institusi pendidikan kedinasan yang berada di bawah Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Politeknik ini berdiri sejak tahun 1962 dan sempat mengalami masa non-aktif sebelum akhirnya diaktifkan kembali pada tahun 2000.

Politeknik Imigrasi (Poltekim) adalah sebuah lembaga pendidikan tinggi kedinasan di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM yang bertujuan untuk memberikan pendidikan profesional di bidang keimigrasian, dengan fokus pada penerapan keahlian dan ilmu pengetahuan.

Sebelumnya, Poltekim dikenal dengan nama Akademi Imigrasi (AIM). Saat ini, kepemimpinan Poltekim dipegang oleh Bapak Wisnu Widayat sebagai Direktur.

5. PTDI-STTDI

Sekolah Tinggi Transportasi Darat memiliki akar sejarahnya dari pendirian Akademi Lalu Lintas (ALL) pada tanggal 8 September 1951 oleh Presiden Ir. H. Soekarno. Namun, pada tahun 1964, ALL tidak dioperasikan atau tidak melakukan kegiatan karena alasan tertentu.

Mengingat pertumbuhan lalu lintas yang pesat, perkembangan teknologi transportasi jalan, dan kompleksitas permasalahan lalu lintas, muncul gagasan untuk mengaktifkan kembali Akademi Lalu Lintas.

Sekolah Tinggi ini menawarkan tiga Program Diploma III dan satu Program Diploma IV, yaitu: